Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAPPERKEMBANGANDANPEMBANGUNAN SISTEM HOKUM EKONOMI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mustaghfirin Mustaghfirin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11331
<![CDATA[Globalisasi merupakan suatu sistem kegiatan ekonomi manusia yang direncanakan, jauh sebelum nama globalisasi digulirkan dan dikenal masyarakat dunia, kegiatan perekonomian antar pulau, antar negara dan antar bangsa-bangsa di dunia sudah berjalan, merupakan kegiatan yang dibutuhkan antara manusia di dunia untuk saling mengenal dan sating melengkapi atas kebutuhan yang mereka saling menginginkan, dan perkembangannya sesuai dengan tingkat kemajuan manusia, maka globalisasi juga merupakan proses perkembangan ekonomi dunia dari masa ke-rnasa, bersamaan dengan kehadiran giobalisasi ini terjadi pula perkembangan danpembangunan Sistem Hukum Ekonomi, sehingga nilai-nilainya mempengaruhi terhadap sistem hukum ekonomi yang mengatumya, tidak terkecuali terhadap perkembangan dan pembangunan sistem hukurn ekonomi Indonesia.]]>
<![CDATA[Benturan Hukum Antara Hukum Modern dan Budaya Hukum Dalam Praktik Perbankan Nasional ]]>
<![CDATA[Mustaghfirin Mustaghfirin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11338
<![CDATA[Hukum perbankan Nasional modern dari masa ke masa telah dipengaruhi oleh nilai-nilai kekuasaan dan kapitalisme, maka dalam realitasnya perbankan nasional berpihak kepada kepentingan penguasa dan kelompok pemilik modal. Bahkan harus diakui bahwa kehadiran lembaga keuangan modern ini telah menggusur nilai-nilai hukum ekonomi yang dijiwai oleh mayoritas kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan budaya hukum bangsa dan mengabaikan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sekalipun perbankan telah tampil dalam bentuknya yang lebih modern, namun benturan hukum modern dan budaya hukum tidak dapat dielakkan lagi. Ini berarti telah terjadi benturan kepentingan ekonomi antara para bankir dan masyarakat Juas yang menjadi obyek untuk disejahterakan tingkat kehidupannya, sehingga tipologi Jembaga ini sudah mulai diragukan eksistensinya bahkan banyak merugikan kepentingan negara dan masyarakat banyak. Hal ini disebabkan bahwa perbankan sudah jauh dari esensi fungsi yang sebenarnya.]]>
<![CDATA[PELEMBAGAAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI HAK JAMINAN ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Umar Ma'ruf]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11332
<![CDATA[Hak Jaminan atas Tanah (Zekerheidsrechten) sudah ada sejak masa kolonial. Pada saat itu lembaganya adalah Hyphoteek, Creditverband dan Fiduciare Eigendom Overdracht. Sejak Keluamya UUPA pada Tahun 1960Hak Jaminan atas Tanah lembaganya adalah Hak Tanggungan tetapi karena belum lengkap peraturannya dalam operasionalnya digunakan ketentuan- ketentuan Hyphoteek dan Creditverband. Baru sejak Tahun 1996 dengan keluamya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan sudah mandiri sehingga ketentuan-ketentuan Hyphoteek dan Creditverband sudah tidak berlaku lagi dalam operasional Hak Tanggungan sebagai lembaga hak Jaminan atas Tanah.]]>
<![CDATA[HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Sukarmi Sukarmi]]>;
<![CDATA[Howard Kowagam]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11339
<![CDATA[Salah satu lingkup otonomi suatu lembaga Pendidikan Tinggi adalah hak untuk menetapkan prioritasnya sendiri dan melakukan penelitian ilmiah kearah manapun tujuannya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat (Wissenschafisfreiheit). Sebagai salah satu alternative yang tepat dipilih adalah dengan memberdayakan penelitian yang berbasis atau berpotensi Hak Kekayaan lntelektual (HaKI), seperti penelitian dibidang Paten, Hak Cipta, Desain Industri dll. Dengan penelitian di bidang HaKI ini di samping berfungsi pengembangan ilmu juga bisa sebagai sumber pembiayaan perguruan tingi yang bersangkutan dalam kerangka pelaksanaan pemberian status otonomi. Namun persoalan pokok yang dihadapi adalah masih lemahnya kesadaran hukum terhadap arti pentingnya HaKI baik dikalangan masyarakat luas maupun kalangan Perguruan Tinggi (swasta maupun negeri).]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI 'URF DALAM PENGEMBANGAN FIIQH ISLAM ]]>
<![CDATA[Ayoeb Amin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11333
<![CDATA[Allah sent dawn the revelation, that is Qur'an and Sunnah as law resources in Islam. Fiqh is the results of the interpretation for texts of the Qur'an and Sunnah. Man who interpreted such texts of the Qur'an and Sunnah was under the influence of the several factors, among others 'urf. The 'urf is the basis of law enforcement, which is not mentioned in the Qur'an and Sunnah. The 'urf plays agreat role in law enforcement, especially in the muamalah duniawiyah. Therefore, the 'urf makes a significant contribution to the Islamic fiqh development.]]>
<![CDATA[LELANG MELALUI INTERNET ]]>
<![CDATA[Benny Riyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11334
<![CDATA[Adanya penemuan komunikasi lewat internet mengubah filosofi pertemuan antar fisik. Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas, ruang dan waktu antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran informasi. Sekarang ini, internet sebagai suatu media komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (brouwsing, surfing) mencari data dan berita, saling mengirim pesan lewat e-mail, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronic commerce, disingkat e-commerce. Munculnya teknologi komunikasi lewat internet menjadi salah satu pernikiran dalam pembentukan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia, salah satunya adalah telah diadopsi dalam peraturan lelang di Indonesia.]]>
<![CDATA[PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ali Mansyur]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11324
<![CDATA[Mengungkapkan Kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa yang bersifat terbuka, fleksibel, dan dinamis seiring dengan reformasi bangsa Indonesia merupakan isu yang dinamis, karena reformasi yang berjalan tanpa Pancasila mengakibatkan kurang jelasnya arahnya. Bahkan terhadap pembangunan hukum di Indonesia pun Pancasila menjadi dasar dalam pengembangannya baik dilihat dari ranah ilmu hukum maupun teori hukum, sehingga tidak terjadi silent ideology. Bangunan hukum Indonesia yang Pancasilais dinantikan realitasnya senantiasa menjiwai dan menjadi nilai imperative dalam pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[DEKONSTRUKSI HOKUM PERTANAHAN DI BIDANG PERKEBUNAN DI INDONESIA (AlternatifPembaharuan Hukum Pertanahan di Bidang Perkebunan) ]]>
<![CDATA[Firman Muntaqo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11335
<![CDATA[Regulation and land law policy on plantation not to realize the aim of UUPA yet. Even, the plantation farmer be marginalized to labors on the Plantation Corporation, and be the landless. Economically, the plantation farmer is very depending on the Plantation Corporation (state, national private corporation, joint venture although foreign corporation) that have facilitated by the government to have widespread land. Both conditions above caused of The New Order Regime implemented capitalistic politic with classical capitalist paradigm and state authoritarian to reach high economic growth. It's caused be injustice for the people. Deconstruction on the plantation land law is a way to bring justice for the people, especially for the plantation farmer by giving access be owner to plantation land.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UU NO. 15 TAHUN 2001 (TENTANG MEREK) TERHADAP PELANGGAR MEREK DI BIDANG GARMENT OLEH PARA UKM DI PASAR JOHAR SEMARANG ]]>
<![CDATA[Sukarmi Sukarmi]]>;
<![CDATA[Anis Mashdurohatun]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11330
<![CDATA[Bentuk-bentuk pelanggaran merek di bidang garment yang dilakukan oleh UKM di pasar johar semarang itu sebenarnya ada baik secara sebagian maupun keseluruhan pada pokoknya akan tetapii mereka para UKM di bidang garment tidak tahu menahu tentang merek dan rnereka pada pokoknya hanya sebagai pedagang eceran yang didrop oleh para produsen. Dan sejauh ini belurn ada yang komplin terhadap merek-merek tertentu di bidang garment yang mereka jual, baik itu dengan pemilik merek di bidang garment maupun para konsumen. Sedangkan motivasi para UKM di bidang Garment adalah untuk mencari keuntungan, sesuai dengan prinsip ekonomi dengan modal yang sedikit tapi menghasilkan keuntungan yang besar atau banyak dan tentunya juga memuaskan para konsumen dan pelanggan merek di bidang garment di wilayah Pasar Johar Semarang. Pelanggaran merek yang dilakukan oleh para UKM di Pasar JoharSemarang bisa dikenakan sanksi asalkan pemilik merek di bidang garment yang merasa dirugikan telah melaporkan kepada pihak yang berwajib karena tindak pidana di bidang merek merek ini adalah merupakan delik aduan (Klacht Delict) artinya bahwa hanya dengan adanya laporan atau Klacht dari pemilik merek yang bersangkutan maka akan dituntut dan dikenakan sanksi tersebut atau diadakan penyidikan. ]]>
<![CDATA[HAK MENGUJI MATERIIL MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Widayati Widayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jh.v15i1.11336
<![CDATA[Hak menguj i materiil adalah wewenang untuk menilai isi sebuah peraturan perundang-undangan, sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk hak menguji materiil Undang- Undang terdapat di dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut dilaksanakan lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian tersebut bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, artinya tidak ada upaya lain bagi pihak yang berkeberatan untuk mengubah putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi bukan lembaga superior, tetapi sejajar dengan lembaga negara lainnya. Apabila terhadap putusan Mahkamah Agung dapat dilakukan Peninjauan kembali, maka terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat juga dilakukan Peninjauan Kembali untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.]]>
